CERITA UNIK

Membandingkan Wajah Kota Jakarta dan Bangkok, Kota yang Humanis

By SHIETRA - March 27, 2019

Dijual perhiasan emas imitasi impor manis berkualitas KWANG EARRING, Toko Online Jakarta

Bagai ikan yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka selama ini tinggal di dalam air, maka kita sendiri pun lebih perlu mengenal kota tempat kita tinggal. Tidak mengenal, maka tidak sayang, kata pepatah. Yuk, kita langsung nyemplung saja! ⏰⏳
Kajian perkotaan berikut ini, KWANG kutipkan pembahasan dari Sri Palupi & Iswandi (editor), dalam himpunan karya tulis berjudul “Studi Perbandingan Kota dan Komunitas Miskin Antara Jakarta—Bangkok”, 2007, Jakarta: Institute for Ecosoc Rights, dengan uraian yang cukup menarik dengan petikan sebagai berikut: 🚥🚲
Kita bahkan perlu belajar kembali. Dulu, kita ketahui, banyak bangsa dan kota Asia Tenggara belajar dari Indonesia. Sekarang kita tahu juga, banyak bangsa dan kota Asia Tenggara telah lebih maju daripada kita. Ini suatu pelajaran penting bagi bangsa yang korup, malas bekerja tekun, pencari jalan pintas, tidak pandai berkoordinasi.
Tapi kita bukan hanya perlu belajar, melainkan juga (terutama) bertindak berubah berdasarkan pelajaran itu. Berubah dan belajar memang adalah dua hal yang berbeda. Awal dari perubahan adalah keinginan untuk belajar. Sedang akhir dari belajar adalah keharusan untuk berubah.
*** Dewi Susanti dan Sri Palupi ***
Gerakan civil society di Thailand tidak terlepas dari pengaruh Agama Buddha. Seperti ditegaskan oleh Missingham yang merujuk pada Tanabe (1984), bahwa pemikiran Agama Buddha sangat mempengaruhi pandangan terhadap hak-hak bermasyarakat, antara lain: “... ide tentang milenarianismo, kesadaran tentang perbedaan etnis, dan pengalaman tentang penekanan dan eksploitasi yang juga memberikan motivasi ideologis untuk melakukan perlawanan terorganisir.” (Missingham, 2003: 21)
Penyatuan berbagai kelompok dalam suatu gerakan juga didukung adanya masalah lingkungan yang menjadi ideologi penyatu berbagai kelas dan kelompok sosial yang memiliki ketertarikan yang berbeda dalam melakukan kampanye dan protes. (Missingham, 2003: 32).
Pandangan ini diperkuat oleh situs Thai Law Forum (2007) yang menyatakan bahwa dalam Agama Buddha terdapat ide tentang ahimsa, yaitu prinsip untuk tidak melukai makhluk hidup. Prinsip ini lahir dari sebuah tenggang rasa terhadap semua kehidupan melalui proses kelahiran kembali (reborn / rebirt). Dengan kata lain, ada kewajiban setiap orang untuk melindungi lingkungannya melewati batas perbedaan budaya, agama, dan etika.
Dari seluruh gambaran tentang Bangkok, dapatlah kita hayati peran serta warga dalam menentukan arah perkembangan kota dan merencanakan lingkungan hidupnya sendiri bukanlah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma oleh penguasa, melainkan hasil perjuangan bersama dari berbagai unsur masyarakat yang berpihak kepada masyarakat miskin.
Bangkok menjadi seperti sekarang karena kuatnya gerakan masyarakat warganya dan adanya keterkaitan antar kelompok masyarakat yang berbeda, yang disatukan oleh spirit yang sama dalam melihat ruang, kota, dan masyarakat miskin.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakter masyarakat Bangkok yang relatif homogen, dan kuatnya pengaruh Agama Buddha dalam membentuk visi pemerintah dan masyarakat dalam memandang dan memperlakukan masyarakat miskin. Visi itulah yang menggerakkan para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan win-win solution.
Kuatnya gerakan masyarakat warga dan keterkaitan antar-kelompok masyarakat tampaknya berakar pada sejarah panjang pertahanan dan perjuangan bersama masyarakat desa Thailand maupun pertumbuhan aktivitas politik kelas menegah pada tahun 1970-an.
Dengan visi dan program kerjanya pemerintah Bangkok berupaya untuk menempatkan warga sebagai jantung kehidupan kota. Meski secara hukum pemerintah berupaya untuk memperluas partisipasi publik dalam perencanaan kota, namun upaya tersebut belum sepenuhnya bisa diwujudkan.
Masih saja ada retorika di tengah upaya. Namun demikian, masyarakat Bangkok tidak terbelenggu oleh ada atau tidak adanya aturan tentang partisipasi. Di antara aturan-aturan ketat yang membatasi partisipasi, tetap ditemukan adanya ruang-ruang negosiasi.
Sebaliknya, di tengah ketiadaan peraturan, selalu ada terobosan dan kemungkinan. Spirit sebagai warga merdeka di tanah merdeka begitu kental menjiwai gerak masyarakat Bangkok dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan dalam mengupayakan perubahan.
*** Reslian Pardede ***
Program pembangunan bagi komunitas miskin oleh pemerintah Thailand, yang diberi nama “Baan Mankong”, menempatkan isu perumahan bagi komunitas miskin kota sebagai persoalan struktural yang hanya dapat diatasi melalui kemitraan berbagai pihak yang terkait dengan persoalan kota.
Dengan menciptakan ruang bagi komunitas miskin, pemerintah / politisi lokal, profesional, dan NGO untuk secara bersama melihat seluruh persoalan perumahan di kota, Baan Mankong menciptakan perubahan dalam mengatasi persoalan perumahan bagi kaum miskin.
Solusi atas masalah perumahan bagi kaum miskin tidak lagi dilihat sebagai masalah karitatif atau hal memalukan yang pantas disembunyikan di bawah karpet. Masalah rumah bagi kaum miskin ditempatkan sebagai masalah struktural yang dapat dipecahkan dan yang terkait dengan perkembangan kota secara keseluruhan.
Baan Mankong menciptakan ruang bagi komunitas miskin untuk membangkitkan kembali partisipasi warga dalam pengembangan kota yang selama ini telah lumpuh dilindas liberalisasi ekonomi. Ketika komunitas miskin membaharui dirinya sendiri dan kerja mereka diakui oleh seluruh stakeholder kota, peremajaan itu menjadi sebuah proses yang melegitimasi status mereka sebagai bagian penting dari kota dan sekaligus membuktikan kapabilitas komunitas miskin sebagai partner stakeholder kota lainnya dalam mengelola masalah serius yang mempengaruhi kota secara keseluruhan: bukan hanya perumahan tetapi juga lingkungan, air, sampah, dan kesenjangan sosial.
Selama ini liberalisasi ekonomi dan sistem pemerintahan yang “top-down” mereka anggap telah membungkam suara warga sedemikian rupa sehingga untuk berbicara lingkungannya sendiri mereka tak punya hak.
*** Suryono Herlambang ***
Cormick (1979) membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan kemitraan.
Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif, antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan diberitahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut.
Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan.
Ternyata masih banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekadar alat “public relation’ agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself).
Fungsi dan Ideologi. Di sampaing persepsi yang dikemukakan Carter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989), dan Wingert (1979), merinci peran serta masyarakat sebagai berikut:
- Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat, peran serta masyarakat merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman, masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).
- Peran serta masyarakat dalam strategi. Penganut paham ini mendalilkan peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
- Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat didaya-gunakan sebagai alat mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi suatu pemikiran, pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut menjadi masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
- Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini peran serta masyarakat didaya-gunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan saling pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidak-percayaan (miss-trust) dan kerancuan (bias).
- Peran serta masyarakat sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak-berdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
Dari sudut teori politik, terdapat dua paham teori, yaitu teori Participatory Democracy, yang menggugat paham teori Elite Democracy (Gibson, 1981). Paham Elite Democracy melihat hakikat manusia sebagai mahkluk yang mementingkan diri sendiri, pemburu kepuasan diri pribadi dan menjadi tidak rasional terutama jika mereka dalam kelompok.
Karena itu, dalam hal terjadi konflik kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, pembuatan keputusan sepenuhnya merupakan kewenangan dari kelompok elite yang menjalankan pemerintahan. Kalaupun peran serta masyarakat itu ada, pelaksaannya hanya terjadi pada saat pemilihan umum mereka-mereka yang duduk dalam pemerintahan.
Paham Participatory Democracy sebaliknya berpendapat manusia pada hakekatnya mampu menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Penyelarasan kedua macam kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka.
Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan kelompok kepentingan untuk berperan serta di dalamnya, dapat mengantarkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan mereka satu sama lain. Dengan demikian, perbedaan kepentingan dapat dijembatani.
Tingkatan dalam Peran Serta Masyarakat. Dari sudut kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputuasn, terdapat tingkatannya sendiri-sendiri. Arnstein (1969) menformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat (citizen partisipation is citizen power), dimana terjadi pembagian kekuatan (power) yang memungkinkan masyarakat yang tidak berpunya (the have-not citizens) yang sekarang dikucilkan dari proses politik dan ekonomi untuk terlibat kelak.
Peran serta masyarakat—menurut Arnstein—adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh.
Lewat tipologinya yang dikenal dengan “Delapan tangga peran-serta masyarakat” (Eight ungs on the Ladder of Citizen Participation), Arnstein menjabarkan peran-serta masyarakat didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir.
Arnstein juga menekankan terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat upacara semu (empty ritual) dengan bentuk peran-serta yang mempunyai kekuatan nyata (real power) yang diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses.
Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “non-peran serta”, dengan menempatkan bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan (tangga 1) terapi dan (tangga 2) manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk “mendidik” dan “mengobati” masyarakat yang berperan serta.
Tangga ketiga, keempat, dan kelima dikategorikan sebagai tingkat “tokenisme”, yaitu suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki jaminan pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.
Menurut Arnstein, jika peran serta hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat “tokenisme” adalah (tangga 3) penyampaian informasi (informing); (tangga 4) konsultasi; dan (tangga 5) peredaman kemarahan (placation).
Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas ke dalam tingkat “kekuasaan masyarakat” (citizen power). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan (tangga 6) kemitraan (partnership) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi; (tangga 7) pendelegasian kekuasaan (delegated power) dan; (tangga 8) pengawasan masyarakat (citizen control).
Pada tinggat ketujuh dan kedelapan, masyarakat (non-elite) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan-keputusan, bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijakan tertentu.
Delapan tangga peran serta dari Arnstein ini memberikan pemahaman kepada kita, terdapat potensi yang sangat besar untuk memanipulasi program peran-serta masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (devious method) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Kelemahan Peran-Serta Masyarakat. Kelemahan dari peran serta masyarakat menurut Canter (1977), termasuk kebingungan masyarakat akan isu yang ditelaah, semenjak banyak perspektif baru akan diketengahkan. Hasil peran serta yang belum menentu, risiko kemungkinan penundaan proyek bahkan peningkatan biaya (cost) dari proyek tersebut.
Masalah utamanya adalah kecenderungan masyarakat untuk kehilangan gairah selama masa pengembangan proyek yang cukup lama. Masyarakat, berbeda dengan kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu, tidaklah dapat terus-menerus melakukan kegiatan secara aktif dalam periode yang lama.
Karena itu, jika peran serta masyarakat tidak secara hati-hati dilakukan, itu akan menimbulkan perasaan skeptis di antara masyarakat ketimbang memberikan informasi yang berguna bagi mereka. Masyarakat akan berpikir para petugas tidak mampu, tidak jujur, atau hanya bersikap terlalu teknis.
Sejajar dengan itu, para petugas juga merasa masyarakat tidak mampu diberi informasi lagi, tidak mau bekerja sama, dan semata-mata hendak mengacaukan kemajuan yang akan dicapai.
Juga akan sulit untuk menentukan siapa yang akan jadi wakil masyarakat dalam proses (bahkan bisa jadi suara mereka saling terpecah antar kepentingan yang berbeda di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, sehingga tarik-menarik kepentingan demikian justru memperkeruh keadaan).
Keberhasilan untuk menentukan “masyarakat” yang tepat sangat tergantung akan desain program “penyertaan”. Dengar pendapat misalnya, karena hanya mereka yang vokal dan terorganisir dengan baik yang dapat menyampaikan pendapatnya.
O’Riordan (1981) melihat banyak desain peran serta masyarakat tidak melibatkan komitmen politik, sehingga kekuasaan pengambilan keputusan tetap berada di tangan sektor administratif.
Apalagi, jika nilai peran serta masyarakat adalah sebagai alat perubahan sosial dan menciptakan kesejajaran dalam politik. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat akan banyak mendapat tantangan dan kecurigaan dari pemegang kekuasaan.
Sementara itu, Santosa (1990) menambahkan, peran serta masyarakat dapat berarti kooptasi bagi pihak “oposisi”. Tidak jarang terjadi, program peran serta masyarakat memang didesain untuk “menggiring” masyarakat agar setuju dengan pendapat pengambil keputusan atau sang pemrakarsa kegiatan.
Pada pertengahan tahun 2007, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang merupakan revisi dari UU No. 24/1992. Terlepas dari pro-kontra yang terjadi selama masa pembahasan substansi, UU No. 26/2007 berupaya menangkap aspirasi masyarakat akan berbagai permasalahan dan kritik yang terkait dengan praktik peran serta masyarakat yang didasari oleh UU dan Peraturan Pemerintah sebelumnya.
UU ini secara jelas menyuratkan dukungan pembaruan dan perluasan konsep peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang. Hak masyarakat diperluas tidak hanya untuk mengetahui dan mengajukan keberatan saja, tetapi juga mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pasal tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan diharapkan mampu memperkuat posisi masyarakat ketika terjadi konflik dengan pemerintah DKI atau pengembang swasta. Pasal ini juga diharapkan akan meredam tindakan penggusuran paksa.
Pada berbagai kasus konflik pertanahan, posisi warga selalu lemah ketika berhadapan dengan proses penggusuran paksa, walaupun pada kenyataannya pengembang swasta atau pemerintah DKI yang menggusur mereka juga melakukan pelanggaran rencana tata ruang.
Rincian pasal-pasal yang terkait, antar lain: Bab III: Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat. Pasal 60: “Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang, dan;
f. mengajukan gugatan ganti-kerugian kepada pemerintah dan atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Berbagai peraturan diterbitkan, namun kenyataannya di lapangan masih memperlihatkan kesenjangan yang tajam baik dalam persepsi maupun praktik (implementasinya masih jauh ‘panggang dari api’).
Pertanyaan yang muncul adalah apa kelemahan berbagai peraturan yang berlaku saat ini, baik tingkat nasional maupun lokal, sehingga belum cukup kuat mendukung kemajuan konsep dan praktik peran serta masyarakat.
*** Sri Palupi ***
Membangun kota yang bersih berarti memerangi kekumuhan. Sampai pada titik ini, tidak ada jarak berarti antara Jakarta—Bangkok. Keduanya sama-sama memerangi kekumuhan. Yang membedakan, adalah caranya.
Cara memerangi kekumuhan disandarkan pada paradigma yang sangat berbeda antara Jakarta—Bangkok. Jakarta memerangi kekumuhan dengan mengusir kaum miskin, lewat beragam cara. Mulai dari penelantaran / pengabaian, penggusuran, pembakaran, sampai operasi yustisi.
Sebab bagi pemerintah Jakarta, kaum miskin dipandang tidak punya kontribusi bagi pengembangan kota. Bahkan lebih dari itu, kaum miskin diposisikan sebagai beban.
Cara pandang demikian ini bisa dibaca dari sikap dan tindakan Pemprov DKI dalam melihat persoalan kemiskinan:
- “Sebagai gubernur saya malu pada orang asing yang datang ke Jakarta. Setelah keluar dari bandara, mereka langsung disuguhi pemandangan kumuh di wilayah banjir kanal. Pemda DKI sendiri mengemban amanat untuk menciptakan ibukota yang tertib, aman, nyaman, bersih dan indah, sehingga Jakarta representatif sebagai ibukota. Namun Pemda DKI menghadapi kendala urbanisasi yang tidak terbendung dan banyaknya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang melanggar Perda 11/1988. Untuk itu Pemda memilih upaya penegakan hukum.” (Pernyataan Gubernur Sutiyoso dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI membahas penggusuran pemukiman miskin tanggal 7 Februari 2002).
- “Pembakaran atau bumi hangus merupakan salah satu taktik dalam operasi penertiban bangunan liar seperti bantaran sungai. Dalam keadaan terpaksa, pembakaran bangunan ditempuh untuk memudahkan operasi membongkar.” (Kasudin Trantib Jakarta Utara, Toni Budiono, Kompas, 21 November 2001.)
- “Program peremajaan lingkungan kumuh menjadi rumah susun, gedung pusat perkatoran dan sentra bisnis, telah berhasil mengurangi jumlah penduduk Jakarta Pusat dalam enam tahun terakhir.” (Walikota Jakarta Pusat, Abdul Kahfi, Kompas, 29 April 1996.)
Di Bangkok, kaum miskin punya pengalaman yang berbeda. Pemerintah Bangkok melihat komunitas miskin sebagai aktor yang punya andil bagi pengembangan kota.
Andai tidak ada kelompok miskin kota—yang selama ini menyediakan buruh murah dan makanan murah, biaya hidup di Bangkok akan sangatlah mahal. Kesadaran semacam inilah yang dihayati pemerintah Bangkok dan civil society-nya.
Persoalan kekumuhan mereka pandang sebagai dampak dari minimnya infrastruktur, pelayanan dan jaminan keamanan di ruang-ruang marjinal yang menjadi hunian bagi komunitas miskin.
Artinya, kekumuhan terjadi bukan karena kemauan atau kesalahan mereka yang miskin, tetapi karena dampak kebijakan yang kurang berpihak pada yang lemah. Dengan sudut pandang seperti itu, solusi atas masalah kekumuhan tidak lagi menempatkan kaum miskin sebagai “sumber masalah” atau “sampah” yang pantas disingkirkan, melainkan sebagai bagian dari pengembangan kota.
Selain itu, upaya mengatasi masalah kemiskinan di kota juga mereka padukan dengan upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan. Dengan cara inilah pemerintah Thai / Bangkok menghindari atau setidaknya mengurangi urbanisasi.
Dalam menghadapi persoalan kemiskinan, Jakarta terasa jauh jaraknya dari Bangkok. Ini bisa dinilai dari visi kedua kota itu. Bangkok memiliki spirit untuk memberdayakan masyarakatnya, khususnya yang miskin. Warga lebih ditempatkan sebagai jantung kehidupan kota.
Sementara pengembangan Jakarta lebih berjiwa menggemukkan kota dan cenderung meninggalkan warganya, terutama yang miskin. Dari visi pengembangan Jakarta tidak nampak adanya kepedulian eksplisit Jakarta pada warganya yang miskin. Dalam praktik, visi pengembangan kota Jakarta cenderung hanya menjadi jargon dan “slogan pemanis bibir” ataupun “gimmick guna membodohi rakyatnya sendiri”.
Kepedulian Bangkok terhadap kaum miskin selain terlihat dari upaya pemerintahnya dalam nenangani pemukiman miskin, juga tampak dari kebijakan pemerintah terhadap PKL. Meskipun pemerintah Bangkok banyak melakukan penataan dan pengaturan terhadap PKL, pemerintah Bangkok tetap memberikan alokasi ruang bagi PKL.
Alokasi ruang ini dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sebab Bangkok mengakui kontribusi ekonomi informal terhadap ekonomi kota secara keseluruhan, sementara Jakarta belum mengakui peran dan kontribusi ekonomi informal.
Dari sisi peraturannya sendiri, tidak nampak adanya perbedaan berarti antara Jakarta dan Bangkok. Keduanya punya kecenderungan untuk memperketat aturan terhadap PKL. Bedanya, ketatnya peraturan di Bangkok masih bisa dikalahkan oleh kepedulian masyarakatnya terhadap PKL.
Bagi Bangkok, PKL adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, sehingga tidak mudah bagi pemerintah Kota Bangkok untuk begitu saja menabuh genderang peperangan melawan PKL. Selalu saja ada protes dan pembelaan dari masyarakat.
Sulit dibayangkan di Jakarta ini akademisi bisa bekerja sama, bergaul dan tidak segan turun ke jalan untuk mendukung perjuangan komunitas miskin. masih ada akademisi di Jakarta ini yang melihat persoalan kemiskinan lebih sebagai benturan “kepentingan” dan bukan persoalan bangsa.
Karena itu akademisi yang berpandangan seperti ini lebih memilih bersikap netral terhadap masalah yang melibatkan kaum miskin. Mereka tidak menyadari dengan bersikap netral secara tidak langsung mereka memberi kekuatan pada yang kuat.
Jangankan terhadap persoalan komunitas miskin, terhadap persoalan kota yang menyangkut kepentingan publik, seperti kemacetan, kesemrawutan, pemagaran taman, penyelewengan tata ruang, komersialisasi lahan dan ruang, tidak banyak akademisi dan kelompok profesi yang mau bersuara, apalagi membangun jaringan perlawanan.
Masyarakat warga (civil society) di Jakarta ini demikian lemahnya, hingga bisa dipahami kalau Jakarta menjadi seperti sekarang. Pengembangan kota Jakarta ini sepenuhnya ditentukan dan diserahkan pada penguasa (politik dan pemilik modal). Sebab warganya terfragmentasi, mudah diperdaya karena memang kurang berdaya.
Lemahnya “civil society” di Jakarta, selain karena minimnya kesadaran dan kepedulian akan hidup bersama sebagai komunitas kota, sistem politik dan birokrasi pemerintahannya pun membuat masyarakat warga tidak berdaya.
Warga terfragmentasi dalam kelas-kelas sosial yang demikian berjarak satu dengan lainnya. Sistem politik lebih mendorong terbentuknya massa mengambang, tidak mendukung warga untuk mengorganisir diri dan membangun aliansi bersama kelompok warga lainnya.
Hal sebaliknya terjadi di Bangkok. Sistem politik dan pemerintahan Bangkok lebih memberi peluang dan bahkan mendorong warganya untuk mengorganisir diri serta membangun aliansi. Ini setidaknya tampak dari adanya kebijakan memberi fasilitas dana dukungan bagi pengembangan organisasi komunitas.
Komunitas miskin yang telah mengorganisir diri, mendaftarkan komunitasn pada pihak pemerintah Bangkok akan memperoleh status sebagai komunitas formal. Dengan status formal ini, komunitas akan mendapat fasilitas dalam bentuk dana bantuan bagi pengembangan organisasi komunitas.
Selain itu, pada program Baan Mankong kita juga bisa melihat adanya peluang bagi komunitas miskin, akademisi, kelompok profesi dan pemerintah lokal untuk bertemu dan bersama-sama menyelesaikan masalah.
Para politisnya pun tidak bisa dengan mudah mengobral janji dan menjadikan kaum miskin hanya sebagai alat untuk meraih suara. Sebab para politisi disana terikat dengan komunitas. Mereka punya basis dan mengenal konstituennya, di samping konstituennya itu sendiri juga kritis dan tidak mudah dibodohi. Pada akhirnya kontrol terhadap kinerja pemerintah dan para politisinya lebih berjalan di Bangkok.
*** J. E. Julianery ***
Menurut (mantan) Gubernur Sutiyoso, pengendalian banjir di hilir tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan penyediaan situ-situ untuk menampung air sementara.
Dia berkata, “Apa yang dilakukan DKI akan berhasil bila di bagian hulu, di Bogor, dibangun waduk untuk penampungan sementara air. Sayangnya, kita nggak bisa meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membangun waduk. Dulu kita pernah mau membeli tanah di sana. Mau kita bangun untuk waduk. Dananya dari APBD. Tapi, dana APBD tidak boleh dipakai untuk membangun di luar wilayah administrasi. Dana itu harus kita hibahkan ke pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi, karena nggak ada jaminan dana itu akan digunakan untuk membangun waduk, rencana itu tidak berlanjut.”
Rencana pembuatan waduk sebagai penampung air di daerah Bogor seperti yang dikemukakan Gubernur Sutiyoso, juga dijelaskan Kepala DPU DKI Jakarta, Wishnu Subagjo Jusuf, dalam diskusi terbatas yang diadakan redaksi harian Kompas tanggal 18 Januari 2007.
Dalam diskusi, Wishnu antara lain menyatakan, “Setelah pembuatan interkoneksi Ciliwung ke Cisadane gagal, maka ada rencana lain yaitu menahan aliran di hulu dengan membangun Waduk Ciawi. Untuk ini diperlukan lahan sekitar 200 hektar. Kalau harga tanah di sana itu, misalnya masih sekitar Rp. 100.000, maka untuk membebaskan 200 hektar ini dananya hanya kira-kira Rp. 200 miliar. Untuk Jakarta, saya kira ini terlalu sedikit... Program awalnya, tahun 2005 kita lakukan koordinasi dengan daerah hulu, kemudian 2006—2007 adalah pembebasan tanah, 2008-2009 mulai dilakukan konstruksi, tapi sampai dengan akhir 2006 kami belum bisa melaksanakan pembebasan tanah karena memang masih terkendala soal aturan. APBD DKI tidak bisa digunakan untuk ke luar daerah. Bisa dilakukan kalau anggaran itu menjadi dana hibah, tapi apa yang terjadi bila hibah yang disampaikan kepada daerah lain itu lalu digunakan untuk kepentingan lain. Nah, ini kan juga sebuah persoalan.”
*** F. Budi Hardiman ***
Kita sudah saatnya mengubah pemahaman yang sempit selama ini dalam memandang sebuah peradaban. Peradaban bukanlah sekadar pencapaian-pencapaian teknis-material suatu kelompok manusia untuk menaklukkan alam, sebagaimana tampak dalam industri, teknologi, dan ekonomi kapitalis.
Lebih daripada itu, peradaban adalah pencapaian-pencapaian sosial-moral suatu kelompok manusia untuk mengorganisasikan diri mereka sebagai warga demi hidup yang baik. Dalam kenyataan, sehat dan sakitnya atau bahkan mati dan bangkitnya sebuah kota lebih banyak ditentukan oleh tumbuh dan sirnanya semangat kebersamaan yang menopang denyut kota itu sebagai ruang ko-eksistensi.
Sebuah kota tumbuh sehat jika ruang fisiknya tumbuh bersamaan dengan ruang sosialnya. Artinya, pertumbuhan arsitektural, seperti gedung-gedung, jalan-jalan, sanitasi, pasar, dst, berjalan bersama dengan proses pemberadaban para pemukimnya.
‘Beradab’ bukan hanya dalam arti memiliki lifestyle dan penampilan modern atau sekadar mengikuti tren globalisasi, melainkan lebih dalam arti memiliki sikap dan perilaku manusiawi satu sama lain sehingga setiap pemukim di dalamnya dapat merasa sebagai warga dan tidak perlu merasa takut satu sama lain.
Kita semua sedang dibuat gelisah dengan kenyataan Jakarta. Ruang fisik kota ini memang tumbuh pesat dan bahkan nyaris tanpa kendali diseret oleh kekuatan-kekuatan pasar dan modal, sementara ruang sosialnya tidak mendapat peluang untuk tumbuh.
Pandanglah, bagaimana pusat-pusat komersial, seperti mall, ITC, hypermarket, junction, dst, bermunculan, kadang dengan menggusur pemukiman-pemukiman, sementara pusat-pusat sejarah dan budaya, seperti museum, perpustakaan, galeri, gedung konser, wilayah kota lama, dst, dibiarkan mati terlantar seperti juga matinya ruang-ruang publik tempat warga berbincang.
Dahaga untuk memiliki atau –meminjam istilah J. F. Lyotard—“ekonomi libidinal” ini dibiarkan mengikis habis memori dan perasaan-perasaan halus para pemukimnya yang dalam peradaban-peradaban tinggi justru dipelihara lewat pusat-pusat sejarah dan budaya.
Dari ketimpangan yang menusuk mata ini kita tahu, Jakarta meminati modal dan kepentingan para pemiliknya, bukan manusia konkrit, apalagi yang kalah dalam kompetisi bisnis.
Tengoklah bagaimana perasaan menjadi manusia di kota yang “bengkak”, alih-alih bertumbuh, ini: di tengah-tengah hutan beton-beton pencakar langit di pusatnya dan deru banjir harian kaleng-kaleng di jalan-jalannya, manusia bisa berubah menjadi non-sense, karena “kita warga” tidak pernah berdaulat melampaui “aku pemburu rupiah”.
Pada gilirannya sang “aku” itu pun menjadi menggelembung sebesar rupiahnya sampai meletup menjadi “non-sense” bersama raibnya nilai kertas itu oleh inflasi.
Logika modal dan pertarungan kuasa telah menjadikan para pemukim kota ini “gerilyawan-gerilyawan moneter”. Dalam belantara bisnis dengan aturan harian “atau memangsa atau dimangsa itu, yang tergilas dan tertindas bertanya lirih penuh kecemasan “makan apa besok?”, sementara para penggilas dan predator dengan penuh gairah mengelus dompetnya sambil bertanya “makan siapa lagi besok?”. Gairah predator seperti ini patologis, tapi tak seorang pun mau menyadarinya karena sudah dianggap sebagai bagian kelaziman metropolis.
Isyarat Kematian Sosial. Di antara mereka yang kalah itu, terpuruk dalam kemiskinan. Di kota ini, kaum miskin dilihat sebagai sumber masalah, karena kemiskinan—oleh mereka yang menang dalam pertarungan bisnis itu—disejajarkan dengan kekumuhan atau bahkan kurangnya peradaban.
Para pengemis, anak jalanan, pedagang asongan, pemilik lapak kaki lima, pemulung, dst, adalah coretan yang dianggap tidak sedap dipandang dalam lukisan surealistis Jakarta yang tidak pernah selesai. Mulai dari banjir tahunan sampai kemacetan jalan yang mendera kota ini dengan berbagai masalah sosial dan ekonomis para pemukimnya, sebagaimana menurut Sri Palupi, kaum miskin ini diposisikan sebagai kambing-hitam segala persoalan kota.
Juga dalam era reformasi yang mau menjunjung hak-hak asasi manusia dan demokrasi ini, masih menurut Sri Palupi, pemukiman tempat koeksistensi mereka digusur dan dibakar; mereka sendiri diabaikan dan diusir dari tempat mereka berakar dan berbagi sebagai komunitas selama puluhan tahun. Semua dilakukan agar Jakarta tampak bersih dan beradab. Namun semua itu juga paradoksal: Kehendak untuk memberadabkan kota dipraktikkan dengan cara-cara kurang beradab. Kaum miskin tidak dianggap memberi andil bagi pengembangan kota, maka yang tidak berguna ini harus disingkirkan.
Tanpa memukul genderang perang, seperti dikatakan Simmel, kebijakan kota telah memperlakukan mereka itu sebagai “musuh internal”. Dan akhir-akhir ini, di bawah sorot mata ideologi pasar bebas, “kemiskinan” malah dilihat sebagai konsep sentimental yang keliru, maka ingin segera diganti dengan konsep yang lebih pas untuk pasar, yaitu “ketidak-mampuan bersaing”.
Jika konsep pemberadaban tidak kita gantungkan melulu pada pertumbuhan material-arsitektural, melainkan juga pada pertumbuhan solidaritas semangat kewargaan di dalamnya, alasan untuk gelisah terhadap Jakarta semakin bertambah, sebab persis dari sisi sosial ini Jakarta mengalami keterbelakangan yang serius. Apa yang dikatakan oleh Hannah Arendt tentang “pencerabutan” berlangsung di kota ini.
Manusia yang adalah makhluk sosial dicerabut dari komunitasnya, dan dalam penggusuran proses pencerabutan ini dipentaskan secara vulgar. Namun proses yang mencabik-cabik semangat kewargaan itu hanyalah bagian dari isyarat yang lebih luas dan serius tentang kematian sosial kota ini, sebagaimana sudah dipertunjukkan dalam tata ruangnya yang menghimpit semua yang tidak menghasilkan uang.
Kematian sosial? Mungkin istilah itu terdengar berlebihan. Namun apa yang bisa lebih tepat untuk melukiskan suatu keadaan di mana kepercayaan kepada orang lain di kota ini cepat sekali bergulir menjadi ketidak-percayaan timbal-balik, karena hukum sebagai benteng terakhir rasa percaya itu dapat diperjual-belikan?
Dalam ketidak-percayaan timbal-balik itu, sang “aku” gagal berjumpa dengan sang “engkau”, maka sang “kita” juga gagal meraih dasarnya di dalam interaksi, sebab selalu diguncang oleh rasa curiga. Problem-problem psikopatologis dari ringan sampai berat di kota ini, dari stress sampai kegilaan, menyembuh dari kubangan kegagalan-kegagalan membangun hubungan sosial yang sehat dalam keluarga dan masyarakat kota.
Krisis solidaritas bermuara pada raibnya rasa aman dalam diri individu. Kebijakan kota yang didominasi oleh kekuasaan bisnis dengan mengorbankan solidaritas itu secara ganjil telah membuat kita memandang sesama kita sebagai musuh.
Isyarat Kematian Individu. Sesungguhnya tata ruang kota yang sehat menyediakan tempat-tempat untuk menemukan akar kebersamaan kembali, misalnya: taman-taman kota, alun-alun, area pedestrian, balai-balai pertemuan, dst. Di sana juga individu diteguhkan dan menemukan akarnya.
Namun jika semua ini tidak memuaskan “ekonomi libidinal” para pemodal, mereka juga tidak punya alasan untuk mengadakan atau memeliharanya. Kegagalan dalam melihat hubungan antara ruang arsitektural dan ruang sosial telah menyebabkan penduduk metropolis ini tidak pernah sungguh-sungguh merasakan diri mereka sebagai warga.
Kebanyakan mereka merasa “kebetulan” berada di kota ini, maka sedapat mungkin mengeruk untung dari kota ini. Akan tetapi dia yang “kebetulan” berada di suatu kota tidak pernah meng-kota dan meng-kita, karena sekalipun secara fisik berada di dalam kota itu, secara sosial ia tetap di luarnya. Kita boleh menyebut orang seperti ini yang memenuhi lanskap Jakarta “mentally-nomad”.
Seseorang bermental “nomaden” mungkin memiliki rumah fisik, namun keempat dinding itu tidak membuatnya merasa bermukim karena secara mental maupun psikis ia selalu pergi. Banyak jam hidupnya habis di jalan yang macet.
Ia merasa bergerak dengan kendaraannya, namun hidupnya dirasa berhenti. Setelah berjam-jam berjuang penuh siksaan di kemacetan lalu-lintas dan bergerilya memenangkan rupiah dan diri mereka sendiri, “nomad-mental” itu “pulang”.
Namun ia tidak pernah sungguh-sungguh merasa pulang, karena kepulangan mengandaikan ruang sosial untuk menemukan akar, dan ruang sosial ini mungkin juga hancur di dalam lingkungan ketetanggaannya atau bahkan di dalam keluarganya sendiri.
Begitu sukar untuk saling berjumpa dan berbicara untuk menyandarkan diri pada suatu kekitaan, maka dalam kepulangannya, dia tetap “pergi”. Baru sekejap yang lalu ia raib dalam kelelapan menuju esok, dia harus bangun untuk pergi lagi. Dan daur ritual ini berulang, seperti untuk keabadian—atau mungkin suatu “kutukan massal” bila kita boleh menyebutnya seperti itu.
Ada kalanya para “nomad mental” itu merasakan kekitaan, misalnya saat mereka bersama-sama melakukan pemilihan umum, bersama-sama menjadi korban banjir, kemacetan atau kerusuhan dan inflasi serta kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok, bersama-sama membanjiri mall-mall untuk meraup barang diskon atau tren terbaru, bersama-sama berebut beras dan subsidi pemerintah, bersama-sama sebagai komuter di jalan-jalan menuju kantor, dst.
Akan tetapi semua itu bukan “kita-warga” yang terbangun dari solidaritas dan kepercayaan timbal-balik, melainkan “kita-kerumunan” yang muncul kebetulan dari kepentingan diri dan lenyap oleh kepentingan diri pula.
Karakter kebersamaan secara kebetulan sebagai kerumunan yang tidak berakar dalam semangat kewargaan itu boleh disebut “individualisme tanpa individu”.
Dalam individualisme, kebebasan individu dihormati sebagai nilai bersama karena individu dalam pengejaran kepentingannya memberi kontribusi kepada keseluruhan. Akan tetapi dalam individualisme tanpa individu, individu mengejar kepentingan dirinya tanpa hormat akan kebebasan orang lain dan tanpa kontribusi pada keseluruhan, sehingga kebebasan individu tidak pernah menjadi nilai bersama.
Rasa tanggung-jawab pribadi yang mencirikan individualitas individu sirna, maka dalam individualismenya, individu menjadi hampa, dan kebebasan yang dicarinya justru menjadi begitu sulit untuk diraihnya.
Rasa identitas sebagai “aku” tidak jatuh dari langit, ke-aku-an itu terbangun dari nilai-nilai bersama yang menghargai individu, yaitu dari suatu kekitaan dalam hidup meng-kota. Akan tetapi jika kekitaan ini tercabik-cabik oleh sikap saling tidak percaya, bahkan mengatakan “aku” saja menjadi begitu lirih, sebab dalam ketidak-percayaan timbal-balik, sang “aku” juga kehilangan dasar untuk percaya kepada dirinya sendiri.
Dalam arti ini, kematian sosial adalah juga kematian individu. Tidaklah mengherankan bahwa individualisme tanpa individu yang mencirikan karakter kebersamaan yang tidak berakar dalam kewargaan ini mudah beralih menjadi “egoisme kolektif”.
Politik aliran, kerusuhan massa, tawuran antar-preman dan vandalisme atas nama kesalehan yang melukisi lanskap buram Jakarta adalah pembengkakan ego kelompok yang mengirim isyarat kematian kota dalam matra sosial dan individualnya.
Politik boleh jadi mengerikan, namun hujan ataupun tidak hujan, mendung ataupun cerah keadaan langit pada hari ini, mood harus tetap dijaga senantiasa cerah dan gembira, sambil terus “nikmati saja prosesnya”. 🚀🚄🚅🚃
Sama seperti hak setiap gadis untuk menemukan impiannya untuk tampil dan hadir dengan demikian manis dan cantiknya, untuk itu memakai asesoris anting emas imitasi impor menjadi pemanis yang tidak dapat dihindari. 🚕🚌🚗
Seperti apapun kota tempat kita hidup dan bertumbuh, bunga akan tetap bermekaran dengan indahnya. Tampil cantik dan manis tidak harus mahal, cukup semudah mengenakan asesoris KWANG EARRINGS untuk menemani keseharian Mu! 😌
Karena KWANG EARRINGS adalah teman terbaik mu! 😊

  • Share:

You Might Also Like

0 comments

Ikuti juga sosial media kami pada business.facebook, dengan akun : "Expat 2 Local Thai" / @guideriana

Rincian layanan JasTip (Jasa Titip) produk Thailand, dapat dilihat pada menu "Jasa Pencarian, Jasa Titip, dan Pengiriman Produk Thailand ke Indonesia".

Rincian layanan Private Tour Guide di Bangkok-Thailand, dapat dilihat pada menu "Private Tour Guide Riana".

NOTE REDAKSI : Seluruh info kontak dalam website ini diperuntukkan khusus untuk tujuan pemesanan dan bagi pengguna jasa layanan yang kami tawarkan dalam website ini. Menghubungi kami diluar peruntukan tersebut, dimaknai sebagai menyalah-gunakan nomor / email kontak kerja profesi kami, tidak akan ditanggapi.

Mohon kesediaan menunggu sejenak bila belum ada tanggapan secara segera, karena faktor kesibukan atau karena lain sebab. Pemesanan akan kami respons sesegera yang kami mampu.

Konsumen / pengguna jasa dapat melakukan pemesanan pada nomor kontak / email yang tercantum dalam menu "HUBUNGI KAMI" atau pada rincian "contact person" di atas, bukan pada kolom komentar pada posting website.

Kami tunggu pesanan teman-teman sekalian dimana pun berada, akan kami kirimkan pesanan Anda dengan hati yang penuh kehangatan untuk Anda atau untuk buah hati dan keluarga yang Anda kasihi.

Salam hangat dari Bangkok, Thailand.
ttd
GUIDE RIANA & REMEMBERTHAI TEAM