Berubah Demi Hari Esok yang Lebih Baik, Merubah Diri Sendiri dapat Merubah Dunia
Yang membentuk Undang-Undang yang
menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ialah
Lembaga Legislatif (dalam hal ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat) bersama dengan
Lembaga Eksekutif (dalam hal ini ialah pemerintahan dibawah Presiden).
Upaya pelemahan KPK ditengarai
oleh sebagian besar kalangan pemantau penegakan hukum, pengamat, dan juga
aktivis anti korupsi, dilakukan dengan cara merubah Undang-Undang yang selama
ini menjadi payung hukum eksistensi KPK. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama
Presiden telah bersama-sama melahirkan KPK, namun pada gilirannya seolah ada
kesan berupa dengan segala upaya untuk “menggembosi” KPK dengan cara mempreteli
berbagai kekuatan KPK dalam kewenangannya menyadap serta menyidik tersangka
kasus korupsi dan kolusi yang selama ini sibuk menggerogoti “uang rakyat”
layaknya tikus hitam yang gemuk.
KPK dinilai menjadi momok bagi
lembaga yang telah melahirkannya, mengingat setiap tahun selalu terjaring “operasi
tangkap tangan” (OTT) oleh KPK terhadap berbagai anggota DPR maupun aparatus pejabat
pemerintahan.
Karena KPK ternyata cukup
efektif menjaring pejabat tinggi pelaku koruptor yang selama ini tidak
tersentuh oleh hukum, maka tidak heran bila KPK dianggap terlampau superbody sehingga perlu digembosi agar
berjalan perlahan saja menyerupai siput seperti lembaga Kepolisian yang terbukti
tumpul dalam hal pemberatasan korupsi sekalipun aparatur dan sumber dayanya
jauh diatas KPK.
Berulang kali, DPR mencoba
merubah Undang-Undang tentang KPK, berharap dapat mencabut taring milik KPK,
dan berulang kali pula mendapat penolakan dari sebagian besar rakyat, akademisi
maupun penggiat anti korupsi. Berulang kali pula DPR yang merupakan para “wakil
rakyat”, dipandang sebagai “taman kanak-kanak” yang berisi para “wakil rakyat”
yang justru tidak pro terhadap rakyat, memusuhi rakyat dan dimusuhi oleh
rakyat, berkhianat pada rakyat.
Rasanya, kita sudah jenuh
mengkritik dan menuntut agar DPR RI dibubarkan saja. Kasus mega korupsi e-KTP,
dan berbagai skandal korupsi kolusi yang melibatkan anggota DPR, hingga
persoalan impor bawang, membuat pemberitaan di media massa setiap tahunnya
selalu diwarnai kritik demi kritikan terhadap kinerja DPR, sekalipun anggaran
yang bersumber dari pajak yang dipungut dari rakyat untuk operasional DPR sudah
demikian melambung tinggi.
Namun, bukankah adalah suatu
tuntutan yang meletihkan, ketika kita sadar bahwa menuntut agar DPR dibubarkan
adalah mustahil terjadi, sekotor dan sekorup apapun para anggotanya. Misal,
seluruh anggota DPR tersebut ditangkap karena terbukti melakukan korupsi “berjemaah”,
maka apakah artinya DPR itu sendiri akan dibubarkan?
Sejak dahulu hingga kini, sudah
begitu banyak anggota DPR yang tersandung masalah hukum dan masuk “bui” menjadi
narapidana kasus kolusi dan korupsi, namun mengapa DPR tetap berdiri dan
bergeming seolah tidak terganggu oleh suara pekik rakyat yang menuntut
pembubarannya?
Kembali lagi, sekalipun seluruh
anggotanya terbukti korupsi, apakah mungkin DPR dapat dibubarkan? Selamanya DPR
akan berdiri kokoh sebanyak apapun anggota parlemen tersebut tertangkap karena
tersandung kasus korupsi, Partai Politik (Parpol) yang mengusungnya pun tidak
mendapat sanksi apapun, bahkan tetap berhak menggantikan anggota parlemen yang
tertangkap karena korupsi dengan anggota parlemen baru dari Parpol bersangkutan
yang terbukti gagal memastikan integritas para kadernya. Karena itulah, kita
tidak perlu membuang-buang energi dan waktu kita untuk mengajukan tuntutan yang
sia-sia, berharap pun tidak perlu.
Kerjakan yang dapat kita lakukan, alih-alih mengharap apa
yang tidak dapat kita kendalikan. Salah satu hal yang dapat kita lakukan ialah,
dengan menjadi warga negara yang baik. Berdemo dan berorasi, hanya membuat
kita letih sendiri, tidak akan didengar para pemegang kekuasaan yang telah “buta”
oleh aksi korup sembari duduk nyaman pada kursi empunya di atas “menara gading”
yang kedap suara dari suara-suara rakyat yang menjerit kelaparan di bahwa sana.
Perlu kita pahami, para “wakil
rakyat” tersebut dipilih dari tengah rakyat kita sendiri, sehingga lembaga
semacam DPR sejatinya hanyalah cerminan dari watak serta perangai atau karakter
dari bangsa kita itu sendiri. Mengkritik DPR, sama artinya kita sedang menampar
wajah kita sendiri. DPR adalah cerminan dan miniatur watak bangsa kita sendiri.
Cobalah kita perhatikan dan
amati cerminan diri kita sendiri dalam kegiatan kita sehari-hari, apakah kita
telah berlaku jujur ataukah penuh tindakan korupsi? Apakah kita melakukan
korupsi terhadap alat tulis kantor tempat kita bekerja? Apakah kita benar-benar
tidak pernah korupsi waktu saat bekerja? Apakah kita tidak atau jarang berkata
dusta? Apakah rakyat kita jauh dari aksi kriminalitas seperti pencurian,
penipuan, penodongan, pencopetan, perampokan, penganiayaan, bullying, pemalsuan, dan berbagai
perilaku buruk jahat lainnya?
Secara jujur harus kita akui,
berbagai penjara di seluruh penjuru kota di negeri tercinta kita ini, penuh
sesak oleh narapidana yang menghuninya, bahkan disebutkan oleh berbagai laporan
telah berstatus over kapasitas (over
capacity).
Bila wajah bangsa kita demikian
tidak ramah, penuh aksi kriminil, arogan, penuh kekerasan dan teror, ketidak-jujuran
dipertontonkan lewat perbuatan-perbuatan tidak jujur seperti menipu dan
berdusta disamping gemar menyakiti, melukai, bahkan menyalah-gunakan kekuatan,
maka “wakil dari rakyat” semacam apa yang dapat kita harapkan untuk mengisi
kursi parlemen?
Kita tidak dapat mengharap
untuk membubarkan lembaga semacam DPR. Kita hanya dapat berupaya untuk mengubah
wajah DPR dan “wakil rakyat” kita, yakni dengan cara perlahan demi perlahan
mengubah wajah bangsa kita, dari bangsa yang kurang bersahabat terhadap
kejujuran dan keadilan, menjadi bangsa yang sangat ramah terhadap kebaikan
perilaku dan karakter yang penuh etika.
Perlahan, dengan cara demikian,
wajah parlemen kita akan berangsur-angsur menjadi penuh wibawa, berkarakter
luhur disamping dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan benar-benar bekerja demi
kepentingan rakyat secara jujur dan adil. Tidak akan ada raja ataupun ratu adil
di tengah bangsa yang tidak adil. Negeri kita belumlah layak untuk mendapat “wakil
rakyat” yang jujur dan adil, sementara kita dan para rakyat masih jauh dari
kata jujur dan adil.
Seperti kata pepatah, ketika
murid siap maka guru akan siap. Begitupula, ketika rakyat siap untuk
bersikap adil dan jujur, maka pemimpin yang jujur dan adil akan tampil secara
sendirinya.
Kita tidak dapat menuntut dan
mengharap orang lain untuk berubah, namun kita selalu memiliki kesempatan dan
kemampuan untuk mengubah diri kita sendiri. Dengan memperbaiki perilaku dan karakter
diri kita sendiri, kita dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di sekitar
dan di sekeliling kita, lalu bagaikan kebaikan karakter dan teladan yang
mampu menular, perlahan bangsa ini akan mampu tergugah dan terubahkan.
Demikianlah kita dapat
berkontribusi bagi dunia ini. Menjadi seorang pribadi yang luhur dan
berkarakter penuh kejujuran dan kebajikan, pada gilirannya membawa dampak luar
biasa lewat inspirasi dan suri teladan yang kita pancarkan kepada banyak orang
untuk turut mengambil langkah yang sama, merubah dunia selalu dimulai dari merubah
diri kita sendiri terlebih dahulu.
Kita tidak perlu menunggu agar
para pemimpin dan petinggi negeri ini untuk terlebih dahulu mengambil inisiatif
untuk berubah, namun kita selalu memiliki pilihan dan dapat memilih dan
memutuskan untuk berubah demi masa depan yang lebih baik, dan demi kebaikan
bangsa ini di masa yang akan datang, sebelum kita wariskan kepada generasi
penerus kita.
Memiliki “wakil rakyat” yang
tulus terhadap rakyat yang mereka wakili, bukanlah harapan semu, namun dapat
kita realisasikan bersama lewat turut merubah wajah bangsa kita sendiri. Kita dapat
semuda memulainya dengan menanamkan persepsi kedalam diri kita sendiri, bahwa
menjadi orang jujur dan baik adalah “keren” dan “bergengsi”.
Karena KWANG EARRINGS
adalah teman terbaik mu! 😊
0 comments